The position and authority of the Aceh Shari'a court on the Indonesian justice system

- Sufiarina

Full Text: PDF



DOI: http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v5n2.105

Abstract


Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan; “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung”. Lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Pasal 3A ayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama, menempatkan Mahkamah Syari’ah sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama dan sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Penempatan Mahkamah Syari’ah sebagai pengadilan khusus, sekaligus di dua lingkungan peradilan inkonsistensi dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Secara substansi Undang-Undang Peradilan Agama pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Inkonsistensi ini menimbulkan permasalahan hukum yang perlu dicarikan penyelesaiannya secara yuridis. Permasalahan mengenai inkonsistensi aturan hukum tersebut dikaji secara yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan didukung data lapangan, dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Kajian ini menemukan bahwa Mahkamah Syariah sesungguhnya bukanlah dalam spesifikasi pengadilan khusus dan juga tidak berpijak pada dua lingkungan peradilan. Secara administrasi umum maupun pengelolaan perkara Mahkamah Syari’ah merupakan Pengadilan Agama untuk wilayah Propinsi NAD yang kewenangannya diperluas dalam rangka melaksanakan otonomi khusus bidang pelaksanaan syariat Islam.

Keywords


Mahkamah Syari’ah, Keistimewaan Provinsi NAD, Sistem Peradilan

References


Buku-Buku

Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya,Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

-----------------, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007.

------------------, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Al-Yasa’ Abubakar dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam di Aceh, (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana) Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2011.

Baqir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa, FH. UII Press, Yogyakarta, 2005.

Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, Kencana Prenada Media Grup,Jakarta, 2010.

Cate Sumner dan Tim Lindsay, Reformasi Peradilan Pasca Orde Baru, Pengadilan Agama di Indonesia dan Keadilan Bagi Masyarakat Miskin, Diterjemahkan dari Courting Reform Indonesia’a Islamic Coutr and Justice for the Poor, Kerjasama Lowy Institute dan Institut Studi Islam Fahmina, Cirebon Jawa Barat, 2011.

Didi Kusnadi dkk, Peran Peradilan Agama Dalam Pengembangan Acces to Justice di Indonesia, Dirjen Badilag RI, Jakarta, 2012.

Elijana S, dalam Rudhy. Lontoh dkk, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001.

Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, Alumni Bandung, Edisi Pertama, Cetakan ke 1, 2009.

Lili Rasjidi dan IB Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Mochtar Kusumatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, (Kumpulan Karya Tulis) Ed. Otje Salman, Eddy Damian, Alumni, Bandung, 2006.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Otje Salman, Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah, Refika Aditama, Bandung, 2010.

---------------------, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masyarakat), Refika Aditama, Bandung, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Philipus M. Hadjon at.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction the Indonesia Law) Gajah Mada University Press, 2011.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, CV Mandar Maju, Bandung, 2002.

Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1990.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002.

Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yayasan kanisius, Yogyakarta, 1984.

Artikel, Jurnal, Makalah Seminar, Internet dan sumber lainnya

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh#Keuangan_syariah).

Asril, Pengadilan-Pengadilan Khusus di Indonesia, www.legalitas.org, Diakses 14 April 2014.

Dadan Mutaqin, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan, Varia Peradilan No. 26, Ikahi, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syari’ah di Provinsi nanggroe Aceh Darussalam.

QanunProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian).

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

NARA SUMBER

Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama, MARI, Andi Syamsu Alam, hari Senin dan Selasa, tanggal 28 , 29 April 2014 di Gedung Mahkamah Agung.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, Purwosusilo, hari Jumat, tanggal 16 Mei 2014 di Sekretariat Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Syari’ah Aceh Idris Mahmudy pada hari Rabu tanggal 10 Sept 2014 di MS Aceh.

Ketua Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, Misran pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 di MS Banda Aceh.




ISSN: 2356-2129