Should Indonesia Accede to The 1951 Refugee Convention and Its 1967 Protocol?

Dita Liliansa, Anbar Jayadi

Full Text: PDF



DOI: http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v5n3.161

Abstract


Being a non-party to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (“1951 Refugee Convention”) and 1967 Protocol relating to the Status of Refugees (“1967 Protocol”), Indonesia does not have legal obligations to provide permanent resettlement for asylum seeker and/or refugee. However, as a transit country for those seeking shelter in Australia, Indonesia undergoes a myriad of issues resulting from illegal entrance by asylum seeker and/or refugee. Besides having neither legal framework nor domestic mechanism to handle asylum seekers and/or refugee, Indonesia’s immigration law identifies every foreigner including asylum seeker and refugee who unlawfully enter Indonesia’s territory into the same box as illegal migrant. It then leads to the arrest of asylum seeker and/or refugee to be put in an over-capacity detention center or other places. This paper will analyze various issues related to asylum seeker and refugee in Indonesia and to weigh whether it is indispensable for Indonesia to accede to the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol.

Keywords


refugee; asylum seeker; rohingya; Indonesia

References


BUKU

Amnesty International. There Is A Way Out: Stop Abuse of Migrants Detained in Malaysia. London: Amnesty International, 2010.

Augusto, Antonio. Universal Declaration of Human Rights. New York: United Nations Audiovisual Library of International Law, 2008.

Australian. Indonesia as a Transit Country in Irregular Migration to Australia. Australia: Australian Government Department of Immigration and Border Protection, 2014.

El-Muhtaj, Majda. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Human Rights Commission of Malaysia. Roundtable on Alternatives to Immigration Detention. Kuala Lumpur: Human Rights Commission of Malaysia, 2013.

Kneebone, Susan. “ASEAN and the Conceptualization of Refugee Protection in Southeastern Asian States,” dalam Ademola Abass dan Francesca Ippolito (ed), Regional Approaches to the Protection of Asylum Seekers: An International Legal Perspective. Surrey: Ashgate Publishing Limitate, 2014.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Sinha, S. Prakasih. Asylum and International Law. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1971.

Tomuschat, Christian. International Covenant on Civil and Political Rights. New York: United Nations Audiovisual Library of International Law, 2008.

UNHCR. Beyond Detention: A Global Strategy to Support Governments To End The Detention of Asylum-Seekers and Refugees. Geneva: UNHCR, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ASEAN. ASEAN Human Rights Declaration.

Indonesia. Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal. Peraturan Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010.

________. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. PP No. 31 Tahun 2013.

________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

________. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

________. Undang-Undang tentang Keimigrasian. UU No. 6 Tahun 2011, LN No. 52 Tahun 2011, TLN No. 5216.

Majelis Pemusyawaratan Indonesia. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

_______________________. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

_______________________. International Covenant on Civil and Political Rights.

_______________________. Konvensi Tentang Status Pengungsi.

_______________________. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

JURNAL

Baets, Antoon De. “The Impact of the Universal Declaration of Human Rights on the Study of History.” History and Theory. (2009).

Edwards, Alice. “Detention Under Scrutiny.” Forced Migration Review, Vol. 44. (2013).

Boed, Roman. “The State of The Right of Asylum in International Law.” Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 5 (1). (1994).

Briskman, Linda, Lucy Fiske dan Michelle Dimasi. ‘’The Impact of Australian Asylum Seeker Policy on Christmas Islanders (2001-2011).” Shima: The International Journal of Research Into Island Cultures, Vol. 6 (2). (2012).

Harendro, Dody. “Bali Process: Upaya Regional Mengatasi Kejahatan Lintas Batas”. Diplomasi Multilateral. Vol 2 (2). (2013).

Krustiyati, Atik. “Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967”. Law Review. Vol. 12 (2). (2012).

Missbach, Antje. “Waiting on the Islands of ‘Stuckedness’. Managing Asylum Seekers in Island Detention Camps in Indonesia: From the Late 1970s to the Early 2000s.” ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies, Vol. 6 (2). (2013).

Muhamad, Simela Victor. “Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN.” Info Singkat, Vol VII. (2015).

Riyanto, Sigit. “Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia”. Jurnal Hukum Internasional. Vol. 2 (1). (2004).

Simbolon, Ria Rosianna. “Penundaan Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia.” eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 2(2). (2014).

Stoyanova, Vladislava. “The Principle of Non-Refoulement and the Right of Asylum-Seekers to Enter State Territory.” Interdisciplinary Journal of Human Rights Law, Vol. 3 (1). (2008-2009).

Ningsih, Vera Puspita. ”Upaya Internasional Organization for Migration Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap di Indonesia.” eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 2 (2). (2014).

INTERNET

Afriandi, Fadli. “Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvesi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka.” , diakses pada 3 Agustus 2015.

Al Faruque, Abdullah. “Plight of Rohingya Refugees in Bangladesh: Legal Aspects of the Problem”. diakses pada 19 Juni 2015.

Antara News. “Imigran Gelap Kabur Dari Rudenim Kupang.” , diakses pada 20 Juli 2015. __________. “Jumlah Rudenim di Indonesia Masih Mencukupi.” , diakses pada 18 Juli 2015.

BBC. “Indonesia ‘terbebani’ Sikap Australia Yang Menolak Pencari Suaka.” ,diakses pada 18 Juli 2015.

Berita Satu. “Imigrasi Mataram Kesulitan Tampung Imigran Suaka.” , diakses pada 19 Juli 2015.

Berita Satu. “Kehidupan di Balik Rumah Detensi Imigrasi.” , diakses pada 18 Juli 2015.

“Dampak Singgahnya Pencari Suaka Ke Australia Terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional di Indonesia.” , diakses pada 19 Juli 2015.

Detik News. “Kisah Pencari Suaka Somalia di Medan”, , diakses pada 30 Juli 2015.

Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. “Imigrasi Nasional dan Problem Pencari Suaka”. . Diakses pada 22 April 2015.

________________________________________________. “Beberapa Rumah Detensi Imigrasi Over Kapasitas”. . Diakses pada 22 April 2015.

Dompet Dhuafa. “Situation Report: Indonesia – Rohingya Refugees.” , diakses pada 3 Agustus 2015.

Global Detention Project. “Malaysia Detention Profile.” , diaksses pada 31 Juli 2015.

____________________. “Migration-Related Detention and International Law.” , diakses pada 17 Juni 2015 pukul 10.15.

Hansard. , diakses pada 8 Juli 2015.

Hukum Online. “Beberapa Rumah Detensi Imigrasi Over Kapasitas.” , diakses pada 21 Juli 2015.

_____________. “Indonesia Perlu Ratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi.” , diakses pada 22 April 2015.

Human Rights Watch. “Indonesia: Anak-Anak Yang Mencari Suaka Menemukan Kekerasan dan Penelantaran.” , diakses pada 18 Juli 2015.

_________________. “Malaysia: UN Review Should Challenge Rights Record: End Preventative Detention, Investigate Abuse.” , diakses pada 31 Juli 2015.

Indopos. “96 Imigran Gelap Dari Bangladesh dan Myanmar Akan Dipindahkan.” , diakses pada 19 Juli 2015.

IOM. “Akomodasi Non Detensi IOM Indonesia.” IOM Indonesia Newsletter, Issue 4, (2014), , diakses pada 19 Juli 2015.

____. “Imigrasi dan Manajemen Perbatasan,” , diakses pada 18 Juli 2015.

Justinar, Jun. “Prinsip Non-Refoulement dan Penerapannya di Indonesia.” , diakses pada 15 Juli 2015.

K., Purwanti dan Anita K. “Model Pembelajaran Bahasa.” , diakses pada 20 Juli 2015.

Kalimantan News. “Rudenim Kupang Tampung Imigran Lebihi Kapasitas.” , diakses pada 20 Juli 2015.

Kaltimpost. “Rudenim Makin Sesak.” , diakses pada 20 Juli 2015.

Kompas. “Indonesia Perlu Ratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi.” , diakses pada 3 Agustus 2015.

LBH Jakarta. “Kebijakan Anti Resettlement Australia Semakin Mempersulit Pengungsi Yang Transit di Indonesia.” , diakses pada 26 Juli 2015.

___________. “Tetapkan Standar Prosedur Penanganan Pengungsi.” , diakses pada 26 Juli 2015.

Merdeka. “Peristiwa Kerusuhan di Rudenim Medan Dipicu Pelecahan Seksual.” , diakses pada 30 Juli 2015.

Okezone. “Petugas Kewalahan Awasi Pencari Suaka di Kupang.” , diakses pada 19 Juli 2015.

_______. “Pengungsi Rohingya Tewas, Rudenim Medan Over Capacity.” , diakses pada 22 April 2015.

Rimanews. “Over Kapasitas, Rudenim Manado Terbangkan Puluhan WNA ke Surabaya.” , diakses pada 20 Juli 2015.

Sari, Orpa F. “Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Terlibat Dalam Penyelundupan Manusia.” , diakses pada 18 Juli 2015, hlm. 12.

“The Italian Asylum System.” , diakses pada 18 Juni 2015, hlm. 1.

Tribun News. “PBB Bereaksi atas Penyiksaan Imigran di Pontianak.” , diakses pada 30 Juli 2015.

Tobing, Clara Ignatia. “Penerapan Prinsip Non-Refoulement Dalam Kasus Relokasi Pencari Suaka Ilegal Australia Ke Pulau Manus dan Pulau Nauru.” , diakses pada 16 Juli 2015.

UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division. “Trends in International Migrant Stock: Migrants by Age and Sex.” , diakses pada 25 Juli 2015.

UNHCR. “All in the Same Boat: The Challenges of Mixed Migration.” , diakses pada 15 Juli 2015.

________. “Facts and Figures about Refugees.” , diakses pada 15 Juli 2015.

________. “Living As Refugee in Malaysia.” , diakses pada 31 Juli 2015.

________. “Pelatihan Keselamatan dan Keamanan di Rudenim Tanjung Pinang.” . Diakses pada 22 April 2015.

________. “Protocol Relating to the Status of Refugees.” < http://www.ohchr.org/ Documents/ProfessionalInterest/protocolrefugees.pdf>, diakses pada 26 Mei 2015

________. “Relasi dengan Pemerintah dan Peningkatan Kapasitas”. , diakses pada 22 April 2015.

________. “States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol.” , diakses pada 19 Juni 2015.

________. “UNHCR di Indonesia”. ,

diakses pada 22 April 2015.

________. “UNHCR Note on the Principle of Non-Refoulement.” , diakses pada 16 Juli 2015.

________. “UNHCR Population Statistics.” , diakses pada 15 Juli 2015.

VOA Indonesia. “Warga Rohingya Hadapi Ketidakpastian di Indonesia.” , diakses pada 19 April 2015.

MAKALAH, DISERTASI, DAN BENTUK TULISAN LAINNYA

Australian Human Rights Commission. “Asylum Seekers, Refugees and Human Rights.” Snapshot Report. (2013).

Afriansi, Fadli. “Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka”.

Australia, “Indonesia as a Transit Country in Irregular Migration to Australia,” Irregular Migration Research Programme, (2014), hlm. 5.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM. Implementasi Standar di Rumah Detensi Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni.

Bem, Kazimierz, Nina Field, Nic Maclellan, Sarah Meyer, dan Tony Morris. “A Price Too High: The Cost of Australia’s Approach to Asylum Seekers,” (2007).

Brett, Margaret Edith. “The Right to Recognition as a Person before the Law and the Capacity to Act under International Human Rights Law.” LL.M in International Human Rights Law National University of Ireland, Galway, 2012.

Clarissa, Felicia. “Tinjauan Hukum Internasional Atas Search and Rescue Terhadap Pencari Suaka Yang Berada Dalam Keadaan Bahaya di Laut.” Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2014.

Dewi, Sisilia Nurmala. “Efektivitas Hukum terkait Jaminan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia Periode 2005-2011 (Studi Kasus: Jemaat Ahmadiyah Indonesia).” Skripsi Universitas Indonesiam Depok, 2012.

International Federation for Human Rights. “Undocumented migrants and refugees in Malaysia: Raids, Detention, and Discrimination.” Suara Rakyat Malaysia. (Maret 2008).

Jayadi, Anbar. “Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Asasi Manusia Internasional.” Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2015.

Krustiyati, Atik. “Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste”. Disertasi Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945. (2009).

Patrnogic, Jovan. “Introduction to International Refugee Law.” Makalah disampaikan dalam Refugee Law Courses, the International Institute of Humanitarian Law, di San Remo, Italia (September 1996).

Refugees International. “Rohingya: Burma’s Forgotten Minority”. Field Report. 19 Desember 2008.

United Nations Human Rights Committee. CCPR General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), 10 March 1992. Office of the High Commissioner for Human Rights.

__________________________________. CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), 8 April 1988. Office of the High Commissioner for Human Rights.

__________________________________. CCPR General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of Movement), 2 November 1999, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9. Office of the High Commissioner for Human Rights.




ISSN: 2356-2129